Presiden Rusia Berkunjung ke China Pekan Ini Public Domain   Voice of America 1 hr ⟶
China Naikkan Harga Tiket Kereta Cepat Public Domain   Voice of America 1 hr ⟶
Israel Makin Mendesak Maju di Gaza Utara dan Selatan Public Domain   Voice of America 2 hr ⟶
Korban Banjir Bandang di Sumbar Naik Jadi Sedikitnya 50 Tewas Public Domain   Voice of America 2 hr ⟶
Indonesia Selangkah Lebih Dekat untuk Menjadi Anggota OECD Public Domain  — JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengapresiasi keputusan 38 negara anggota OECD yang mendukung Indonesia untuk bisa bergabung dalam organisasi tersebut. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, (14/5), Jokowi membeberkan berbagai keuntungan yang akan diperoleh apabila Indonesia telah resmi bergabung dalam OECD, di antaranya adalah bisa mengakses investasi dari investor besar di seluruh dunia. Kesempatan Indonesia untuk bisa mengakses sumber daya keuangan internasional yang bermanfaat bagi masyarakat luas juga lebih besar, kata Jokowi. "Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, ini akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga-lembaga internasional yang bermanfaat bagi negara kita," ungkap Jokowi. Selain itu, Jokowi juga meyakini bahwa menjadi anggota OECD nantinya dapat membantu Indonesia agar tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Istilah ini mengacu pada keadaan ketika negara sudah mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak bisa keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. "Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada middle income trap dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti. Dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita menjadi negara maju," jelasnya. OECD sebelumnya telah menerbitkan accession roadmap atau peta jalan aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya sudah menerima peta jalan aksesi itu dalam pertemuannya dengan para anggota organisasi tersebut di Paris, pekan lalu. "Saya minggu lalu di Paris menerima secara resmi roadmap (peta jalan) dari mereka. Dua negara yang mendapatkan roadmap adalah satu Indonesia, yang kedua Argentina," ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu lalu (11/05). Dalam peta jalan aksesi ini terdapat beberapa standar dan prinsip inti yang harus diadopsi Indonesia untuk mendukung proses aksesinya. Dalam proses tersebut Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan OECD untuk menyesuaikan beragam regulasi yang berlaku di tanah air dengan prinsip inti. Ekonom Indef Berly Martawardaya mengungkapkan proses aksesi yang sedang dijalani Indonesia untuk sepenuhnya menjadi anggota OECD ini diperkirakan membutuhkan waktu paling singkat 1-3 tahun. Anggota terbaru OECD sebelumnya adalah Kosta Rika yang masuk pada 2021. Sebelum itu, Kolombia bergabung pada 2020 dan Chili pada 2010. Jadi, menurut Berly, tidak mudah untuk bisa bergabung dengan OECD. “Ini baru dimulai proses penerimaan. Istilahnya kalau di kampus ini masa ospek dan ini adalah masa yang susah-susahnya,” ungkap Berly. “Jadi yang sulit adalah meng-incorporate prinsip-prinsip seperti lingkungan, good governance, anti korupsi, banyak sekali. Which is good ya,” terangnya sehubungan dengan penyesuaian berbagai regulasi nasional agar sejalan dengan aturan main dalam OECD selama proses aksesi. Meski begitu, Berly mengingatkan pemerintah agar jangan melihat keuntungan dari sisi ekonomi atau investasi semata ketika Indonesia bergabung dengan OECD. Menurutnya, faktor-faktor lain seperti politik juga harus dipertimbangkan. Sementara itu ekonom dari Universitas Brawijaya Prof. Chandra Prananda mengatakan ketika kelak Indonesia resmi bergabung dengan OECD, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama untuk melakukan transformasi struktural ekonomi dan menjaga fundamental ekonomi nasional. “Tentang middle income trap, teman seperjuangan kita di middle income trap seperti Korea Selatan, mereka sudah selesai dan sudah melompat. Isu tentang middle income trap sudah membelenggu Indonesia selama 10-15 tahun. Makanya kita membutuhkan transformasi struktural. Salah satunya adalah pada sektor industri kita sekarang yang sudah menurun sekitar 19 persen, padahal idealnya sudah harus 30 persen. Jadi tidak mungkin sektor industri kita seperti sekarang, (sektor industri) harus bertransformasi,” ungkap Chandra.   Selain itu, transformasi struktural juga harus dilakukan di sektor jasa keuangan, agar pembiayaan di Indonesia jangan hanya dibebankan kepada sektor perbankan. Pada masa depan, sektor-sektor jasa keuangan lainnya, seperti asuransi dan pasar modal, diharapkan bisa membiayai berbagai proyek besar atau strategis nasional. “Jadi kalau kita berpangku kepada APBN saja, itu tidak cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan yang kita inginkan,” jelasnya. Senada dengan Jokowi, Chandra juga meyakini bahwa Indonesia bisa melompat menjadi negara maju kelak apabila menjadi anggota OECD. Namun, ia kembali menekankan bahwa pekerjaan rumah yang cukup banyak tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah agar peran anggota penuh OECD kelak bisa dimaksimalkan. “OECD itu baru awal. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan peran kita di dalam OECD, ya percuma saja,” pungkasnya. [gi/uh] ... Voice of America 2 hr ⟶
Zelenskiy Puji Paket Bantuan AS, Minta Pertahanan Udara dari Blinken Public Domain   Voice of America 3 hr ⟶
Georgia akan Adopsi RUU ‘Pengaruh Asing’ Meski Diprotes Public Domain   Voice of America 5 hr ⟶
Pemimpin Hong Kong Bersuara Soal Dakwaan Inggris dalam Kasus Intelijen Public Domain   Voice of America 5 hr ⟶
Pelapor Dugaan Kejahatan Perang Australia di Afghanistan Dipenjara Public Domain   Voice of America 5 hr ⟶
India dan Iran Capai Kesepakatan Operasi Pelabuhan Chabahar di Iran Public Domain   Voice of America 5 hr ⟶
AS Desak Iran Hentikan Pengiriman Senjata ke Houthi di Yaman Public Domain   Voice of America 6 hr ⟶
Erdogan: Lebih Seribu Anggota Hamas Dirawat di RS Turki Public Domain   Voice of America 6 hr ⟶
PM Singapura akan Lengser Setelah 2 Dekade Menjabat Public Domain   Voice of America 6 hr ⟶
DPRD Sulsel Inisiasi Perda Terumbu Karang: Harapan Baru untuk Ekosistem Laut CC BY-ND  — DPRD Sulsel tengah menginisiasi rancangan peraturan daerah (ranperda) pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat, yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi terumbu karang yang rusak di berbagai daerah. Sejumlah pembelajaran menunjukkan bahwa pengelolaan… ... Mongabay 8 hr ⟶
Pengunjuk Rasa Israel Mengadang Truk Bantuan, Lempar & Injak Mi Instan Public Domain  — Para pengunjuk rasa Israel mengadang konvoi truk bantuan yang membawa paket bahan makanan ke Gaza, di pos pemeriksaan Tarkumiya, sebelah barat Hebron, di Tepi Barat yang diduduki Israel, pada Senin (13/5). ... Voice of America 8 hr ⟶
Jelang World Water Forum, Polisi Perketat Keamanan di Bali Public Domain  — Polri menggelar Operasi Puri Agung 2024 pada 17 Mei hingga 26 Mei 2024 untuk mengamankan pelaksanaan Forum Air Dunia atau World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. Pengawasan ketat dilakukan terhadap arus masuk menuju Bali melalui jalur laut di pelabuhan menggunakan teknologi kamera pengenalan wajah. ... Voice of America 9 hr ⟶
IMF Setuju Cairkan US$800 Juta untuk Argentina Public Domain   Voice of America 10 hr ⟶
Petanang, Buah Unik dari Lahan Basah Sungai Musi CC BY-ND  — Petanang merupakan buah kaya manfaat yang sering dijadikan lalapan segar oleh masyarakat yang hidup di sekitar lahan basah Sungai Musi. Rasanya asam-pahit, sedikit kelat atau sepat. Masyarakat, khususnya perempuan… ... Mongabay 10 hr ⟶
Tanpa Pengumuman, Blinken Melawat ke Kyiv Public Domain   Voice of America 10 hr ⟶
Pembunuhan Istri Menteri di Kazakhstan Dorong Reformasi Aturan Soal KDRT Public Domain   Voice of America 11 hr ⟶
AS Tidak Yakin Genosida Terjadi di Gaza Public Domain  — Badan PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan setidaknya 360 ribu orang telah mengungsi dari Rafah, saat pasukan Israel masuk lebih dalam ke kota di selatan Gaza itu. Namun AS tidak yakin Israel melakukan genosida dalam operasinya di Gaza, atau melewati batas yang dinilai sebagai pelanggaran. ... Voice of America 12 hr ⟶
Memetakan Jalan Keluar Tata Kelola Perikanan Tuna Lestari di Indonesia CC BY-ND  — Ikan tuna merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Besarnya potensi ikan tuna, membuat banyak pihak yang menggantungkan nasibnya pada… ... Mongabay 12 hr ⟶
Larangan Pengibaran Bendera Uni Eropa di Kompetisi Eurovision Picu Kontroversi Public Domain   Voice of America 12 hr ⟶
Melinda Gates Mundur dari Gates Foundation Public Domain   Voice of America 13 hr ⟶
Israel Intensifkan Operasi, Situasi di Rafah Semakin Memburuk Public Domain   Voice of America 14 hr ⟶
Menlu AS: Tindakan Israel Tidak Konsisten dengan Hukum Internasional Public Domain   Voice of America 15 hr ⟶
AS, China akan Adakan Pembicaraan tentang AI di Swiss Public Domain   Voice of America 18 hr ⟶
Erupsi Gunung Ibu di Halmahera, Lontarkan Abu dalam Jumlah Besar Public Domain  — Gunung Ibu di Pulau Halmahera meletus pada Senin (13/5) pagi. Memuntahkan abu tebal setinggi 5 km dari puncak ke langit, kata Badan Geologi. ... Voice of America 18 hr ⟶
Pakistan Umumkan Dana Bantuan dan Kirim Pasukan untuk Redam Protes di Kashmir Public Domain  — Kashmir, Pakistan — Pakistan, pada hari Senin (13/5) mengumumkan sebuah hibah senilai miliaran dolar untuk memberikan bantuan ekonomi yang mendesak kepada penduduk Kashmir yang berada di bawah kendalinya setelah aksi protes yang diwarnai kekerasan mengguncang wilayah tersebut selama akhir pekan. Namun, kekerasan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda ketika penduduk setempat membakar sebuah kendaraan Rangers, pasukan paramiliter Pakistan, ketika konvoi itu berusaha mencapai ibukota Muzaffarabad dalam sebuah unjuk kekuatan yang jarang terjadi. Laporan-laporan mengindikasikan bahwa pasukan paramiliter menembaki para demonstran yang menghalangi jalan mereka dan melukai beberapa orang. Sedikitnya tiga orang yang terluka meninggal dunia. Dikhawatirkan akan ada lebih banyak korban jiwa karena bentrokan terus berlanjut di beberapa bagian wilayah tersebut. Kehidupan di sisi Pakistan di wilayah yang disengketakan dengan India telah terhenti sejak hari Jumat ketika para demonstran memrotes tingginya inflasi dan menuntut perbaikan layanan lokal. Sekolah-sekolah, bisnis, dan kantor-kantor pemerintah ditutup di seluruh lembah itu pada hari Senin. Namun, layanan internet seluler - yang ditangguhkan sejak Minggu dini hari - sempat dipulihkan sebelum akhirnya dihentikan karena meningkatnya kekerasan. Gerakan protes Protes-protes yang utamanya bertujuan untuk meminta subsidi pemerintah untuk tepung terigu, dan penurunan harga listrik yang diproduksi secara lokal dimulai di lembah ini tahun lalu. Bentrokan meletus pada hari Jumat dengan penduduk setempat melempari kendaraan-kendaraan keamanan dengan batu ketika pihak berwenang mengumpulkan para penyelenggara aksi long-march, dan memblokir jalan-jalan untuk mencegah para pengunjuk rasa mencapai Muzaffarabad. Berlanjutnya kekerasan yang menyebabkan puluhan orang ditangkap, seorang polisi tewas dan beberapa orang terluka itu mereda pada hari Minggu. Sejak saat itu, kelompok-kelompok demonstran, yang dipimpin oleh Komite Aksi Publik Gabungan Komite Aksi Publik Gabungan, sebuah gerakan hak-hak sipil, melanjutkan perjalanan ke ibukota regional, sebagian besar tanpa hambatan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, pada hari Senin mengadakan pertemuan darurat dengan perwakilan pemerintah daerah Kashmir Pakistan. Sebuah pernyataan resmi setelah pertemuan tersebut mengumumkan pemotongan harga tepung dan pengurangan tarif listrik melalui hibah sebesar lebih dari 82,6 juta dolar AS. Mengekspresikan "keprihatinan yang mendalam," atas kekerasan dalam protes massa yang jarang terjadi di wilayah tersebut, Sharif pada hari Minggu menggunakan platform media sosial X, untuk menghimbau ketenangan. "Meskipun perdebatan, diskusi, dan protes damai adalah keindahan demokrasi, seharusnya tidak ada toleransi sama sekali untuk main hakim sendiri dan merusak properti pemerintah," kata Sharif. "Saya mendesak semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan tuntutan mereka. Terlepas dari upaya terbaik dari para pengecam, masalah ini mudah-mudahan akan segera terselesaikan." Akar Permasalahan Wartawan lokal, Jalaluddin Mughal kepada VOA mengatakan protes yang seolah-olah tentang inflasi merupakan perjuangan untuk otonomi atas sumber daya daerah, kata wartawan lokal Jalaluddin Mughal kepada VOA. Konstitusi Pakistan mengakui Kashmir sebagai wilayah yang disengketakan hingga India dan Pakistan melakukan plebisit, pemungutan suara langsung oleh para pemilih yang memenuhi syarat untuk memutuskan masalah ini, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). India mengakhiri status otonom dari bagian Kashmir pada tahun 2019, yang memicu protes diplomatik yang keras dari Pakistan. Meskipun Islamabad tidak mengakui Kashmir yang dikuasai Pakistan sebagai sebuah provinsi atau unit federasi, tetapi India memanfaatkan sumber daya di wilayah ini. Sungai-sungai di Kashmir merupakan jalur kehidupan bagi negara Asia Selatan yang bergantung pada sungai-sungai ini untuk pertanian dan produksi listrik. Penduduk setempat telah menuntut agar listrik yang dihasilkan dari sungai-sungai di Kashmir dijual kepada mereka dengan harga yang mendekati biaya produksi. Mereka ingin agar Pakistan menghapus sebagian besar pajak tambahan dan biaya administrasi. "Jika pemerintah menerima hal ini, maka pemerintah akan menerima hak masyarakat Azad Jammu dan Kashmir untuk [memiliki dan mengendalikan] sumber daya alam," jelas Mughal. Bagi para penduduk yang memprotes pemadaman listrik selama berjam-jam dan tagihan listrik yang meroket, menurut Mughal penurunan tarif listrik terbaru ini merupakan bantuan sementara, menurut Mughal, karena pernyataan pemerintah tidak mengklarifikasi durasi hibah tersebut atau apakah akan diperpanjang. Ketika protes-protes kembali meningkat, Komite Aksi Bersama belum mengumumkan apakah mereka akan menerima tawaran pemerintah dan mengakhiri long march. [my/jm] ... Voice of America 18 hr ⟶
Bunuh Istri, Mantan Menteri Kazakhstan Dihukum 24 Tahun Public Domain  — Almaty, Kazakhstan — Mantan menteri ekonomi Kazakhstan divonis hukuman 24 tahun penjara karena membunuh istrinya. Persidangan yang disaksikan secara luas dan disiarkan langsung selama tujuh minggu itu, oleh beberapa pihak dipandang sebagai ujian bagi janji presiden Kazakhstan untuk memperkuat hak-hak perempuan. Kuandyk Bishimbayev, 44 tahun, oleh pengadilan dinyatakan bersalah melakukan penyiksaan dan pembunuhan. Pada 9 November 2023, rekaman kamera pengawas (CCTV) menunjukkan Bishimbayev sedang bertengkar dengan istrinya, Saltnat Nukenova, yang berusia 31 tahun, pada malam kematiannya. Selama persidangan, rekaman terpisah menunjukkan Bishimbayev meninju dan menendang Nukenova sebelum menyeretnya ke sebuah ruangan, di mana dia kemudian meninggal. Pada 9 November 2023, video yang ditemukan di ponselnya menunjukkan dia menghina dan mempermalukan Nukenova yang tampak memar dan berlumuran darah selama beberapa jam terakhir sebelum dia kehilangan kesadaran. Bishimbayev mengaku memukuli istrinya, tetapi ia mengatakan bahwa beberapa luka yang diderita Nukenova disebabkan oleh ulah Nukenova sendiri. Dia membantah menyiksa atau berencana membunuhnya. Saudara laki-laki Nukenova setelah vonis tersebut mengatakan, "Hukuman penjara ini adalah salah satu opsi yang kami harapkan. Pada dasarnya kita berhenti di sini, masa hukuman ini sudah cukup. Dalam 24 tahun, dia akan berusia 68 tahun. Ini sebenarnya adalah hukuman seumur hidup." Persidangan ini secara luas dianggap sebagai upaya pihak berwenang untuk mengirim pesan bahwa kalangan elit tidak lagi kebal hukum. Kasus ini telah membantu menggalang dukungan publik bagi sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, yang disahkan oleh parlemen bulan lalu. Data pemerintah menunjukkan bahwa satu dari enam perempuan di Kazakhstan pernah mengalami kekerasan oleh pasangannya. [my/jm] ... Voice of America 19 hr ⟶
India dan Tiongkok Berebut Pengaruh di Nepal, Proyek Infrastruktur Mangkrak Public Domain  — Sejumlah proyek infrastruktur di Nepal tertunda akibat persaingan ketat antara India dan Tiongkok untuk mengajukan penawaran proyek berserta pembiayaannya. Menurut analis, pemerintah Nepal berupaya netral dalam persaingan ini tapi banyak warga merasa tidak puas akibat kurangnya pembangunan. ... Voice of America 20 hr ⟶
Suara Warga Keturunan Asia Diperebutkan dalam Pilpres AS Public Domain  — Akan ada dua juta lebih pemilih Asia-Amerika dalam Pilpres AS tahun ini, dibanding Pilpres empat tahun lalu, menurut Pew Research Center. Suara pemilih Asia pun menjadi perebutan antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Simak liputan VOA berikut ini. ... Voice of America 20 hr ⟶
Trump, Partai Republik Kecam Biden atas Penangguhan Bantuan Militer ke Israel Public Domain  — Ketika AS memutuskan penghentian sementara pengiriman senjata ke Israel baru-baru ini, perang di Gaza kini menjadi bagian dari retorika panas dalam kampanye kepresidenan AS. Donald Trump, bersama Partai Republik, mengecam saingan politiknya, Presiden Joe Biden, atas sikapnya mengenai isu tersebut.  ... Voice of America 20 hr ⟶
Pertempuran Berkecamuk di Kamp Pengungsi Jabalia, Gaza Utara Public Domain   Voice of America 21 hr ⟶
Pembatasan Tunjangan Kontan para Migran di Jerman Tuai Kritik Public Domain  — Pemerintah Jerman baru saja mengeluarkan kebijakan khusus untuk para migran dan pencari suaka di negara itu. Kebijakan ini berupa pemberian tunjangan dalam bentuk kartu pembayaran, tidak lagi secara kontan seperti sebelumnya. ... Voice of America 21 hr ⟶
PBB: Perdagangan Ilegal Satwa Liar Terus Terjadi Public Domain   Voice of America 22 hr ⟶
Netanyahu Tegaskan Tak Akan Biarkan Dunia ‘Lupakan’ Korban Serangan Hamas Public Domain  — Dalam pidatonya pada peringatan Memorial Day (Hari Pahlawan) di Yerusalem, Senin (13/5), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan membiarkan dunia melupakan para korban dalam serangan 7 Oktober. Namun saat menyampaikan pidato itu dia dicemooh oleh sebagian keluarga sandera. ... Voice of America 23 hr ⟶
Perbaiki Performa KPK, ICW Minta Panitia Seleksi KPK Diisi Sosok Berintegritas Public Domain  — Itikad presiden memperbaiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat dari panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang tengah disusun. Indonesia Corruption Watch menilai jika pansel diisi sosok berintegritas, pimpinan KPK yang terpilih kelak juga lebih baik. ... Voice of America 1 d ⟶
China dan Kamboja Gelar Latihan Militer Gabungan Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Jual Sabu-Sabu di Bali, Warga Australia Terancam 20 Tahun Penjara Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Satu Penyintas Gedung Ambruk di Afsel Ditemukan, Upaya Penyelamatan Berlanjut Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Warga Ukraina dan Rusia Terancam Hukuman Mati di Bali Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Kampung Amerika: Arek Malang Dadi Tentara nang Amerika Public Domain  — Hanya sedikit warga Indonesia di AS yang menjadi tentara AS. Salah satunya adalah Bill Kadarusman, yang Maret kemarin naik pangkat menjadi LetKol Pasukan Cadangan Angkatan Darat AS. Tontok Kampung Amerika di acara Pojok Kampung, JTV. Versi lengkapnya lihat di acara Ketika Hidup Diperjuangkan (KHD). ... Voice of America 1 d ⟶
Swedia Izinkan Senjata Nuklir di Masa Perang Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
China Dituduh Menarget Aktivisme Politik Warganya di Luar Negeri Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Diduga Bantu Intelijen Hong Kong, Inggris Dakwa 3 Orang Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
IMF Peringatkan Maladewa Terkait Pinjaman ke China Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Penjaga Pantai Filipina akan Halangi Reklamasi China di Sabina Shoal Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Israel Masuk Makin Dalam ke Rafah, AS Serukan Perlindungan Warga Sipil Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Rusia Klaim Tembak Jatuh 31 Drone Ukraina Public Domain   Voice of America 1 d ⟶
Load More