Trump vs Biden: Bagaimana Mereka Tanggapi Ukraina, Timteng, dan Tiongkok? Public Domain  — Pemilihan Presiden AS digelar di tengah gejolak di Timur Tengah dan Eropa, serta persaingan antara AS dan Tiongkok. Bagaimana kandidat presiden AS Donald Trump dan Joe Biden melihat masalah ini? ... Voice of America 37 min
Immigrant Food-Advokasi Isu Imigran Lewat Makanan Public Domain  — Imigrasi merupakan salah satu topik yang pelik dan diperdebatkan berbagai pihak, terutama jelang Pilpres AS November ini. Sebuah restoran di dekat Gedung Putih, Washington DC, berupaya mengadvokasi berbagai isu keimigrasian lewat aneka kegiatan dan hidangan mancanegara. ... Voice of America 37 min
Hilirisasi Nikel di Malut: Ekonomi Tumbuh tetapi Kemiskinan Melonjak CC BY-ND  — Pemerintahan Presiden Joko Widodo menggadang-gadang kalau “hilirisasi” nikel dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Kenyataan berbeda, proses pengerukan bahan baku nikel seperti di Maluku Utara… ... Mongabay 1 hr
Putin: Sanksi yang Diterapkan oleh Negara Ketiga Bisa Diselesaikan Public Domain   Voice of America 1 hr
Sekjen PBB Serukan Pendekatan Baru Bagi Perdamaian dan Keamanan Dunia Digital Public Domain   Voice of America 1 hr
Rencana Polandia untuk Produksi Tank K2 Korea Selatan Mencapai Kemajuan Public Domain   Voice of America 2 hr
Kapal Penjaga Pantai China Tabrak Perahu Karet AL Filipina Public Domain   Voice of America 4 hr
Louisiana Wajibkan ‘Sepuluh Perintah Allah’ Dipajang di Kelas Public Domain   Voice of America 4 hr
Israel Gempur Kamp-Kamp di Gaza Tengah, Perdalam Invasi ke Rafah Public Domain   Voice of America 5 hr
Fashion Indonesia ‘Sukkhacitta’ Tembus New York dengan Produk Slow Fashion Seharga Jutaan Rupiah Public Domain  — Produk Slow Fashion Indonesia ‘SukkhaCitta’ mendapatkan respons positif dari pasar New York. Semangat SukkhaCitta yang berkesesuaian dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditengok oleh PBB dan membawanya ke pusat mode dunia New York. Selengkapnya liputan VOA dari Manhattan New York. ... Voice of America 5 hr
Film Musim Panas 2024: Banyak Sekuel, Minim "Blockbuster" Public Domain  — “Inside Out 2” produksi Pixar akhirnya meraup 155 juta dolar dalam box office domestik AS saat akhir pekan pemutaran perdananya, ‘opening weekend’ tersukses selama musim panas yang relatif minim film “blockbuster”. Analis meragukan apakah pemasukan bioskop tahun ini bisa melampaui angka prapandemi. ... Voice of America 5 hr
Dunia Kita "Our World, My Story": Restoran Ini Didatangi Menteri-Menteri Indonesia! Public Domain  — Restoran Batik baru saja buka di kota New York. Restoran ini juga didatangi oleh dua menteri Indonesia. Ikuti perjalanan Naratama bersama pemilik restoran ini. ... Voice of America 6 hr
Australia Tingkatkan Bantuan ke Papua Nugini untuk Pemulihan Bencana Longsor dan Keamanan Public Domain   Voice of America 6 hr
Rusia Serang Ukraina, Sehari Setelah Umumkan Pemadaman Listrik Bergilir Public Domain   Voice of America 6 hr
Menjalankan Bisnis Akademi Sepak Bola Anak-Anak yang Berorientasi Keluarga Public Domain  — Masih kalah popular dari basket atau baseball,tapi sepak bola makin dikenal di AS. Shark United Soccer Academy didirikan pasangan Rafael dan Shinta Hernandez di Germantown, Maryland. Berorientasi keluarga, akademi ini berkembang dari 15 anggota, kini memiliki 80 anak usia 4 hingga 14 tahun ... Voice of America 6 hr
Pengadilan Makar terhadap Perempuan Rusia-Amerika Dimulai Saat Ketegangan Washington-Moskow Meningka... Public Domain   Voice of America 6 hr
Warga Nairobi Kecam Pembangunan Gedung Bertingkat Tiongkok Public Domain  — Sejumlah warga di Nairobi, Kenya mengecam pembangunan gedung bertingkat yang mereka sebut ilegal, terutama oleh kontraktor Tiongkok. Aktivis sosial menuduh pengembang Tiongkok menghindari prosedur hukum, tapi menurut ekonom kehadiran Tiongkok memicu industri konstruksi Kenya untuk berkompetisi. ... Voice of America 6 hr
Pelaut China Gunakan Pisau dan Kapak dalam Bentrokan dengan Filipina di Laut yang Disengketakan Public Domain   Voice of America 7 hr
Tabrakan Kereta di Chile Tewaskan Dua Orang dan Lukai Sembilan Lainnya Public Domain   Voice of America 7 hr
Teheran Kecam Keputusan Kanada Tetapkan Garda Revolusi Iran Sebagai Kelompok Teroris Public Domain   Voice of America 7 hr
Nasib Perempuan Tani Kumpeh saat Berkonflik Lahan dengan Perusahaan Sawit CC BY-ND  — Konflik lahan antara warga Kumpeh dengan perusahaan sawit sudah puluhan tahun dan memanas lagi awal Juni lalu atas penangkapan petani sawit, Tumiran oleh Polda Jambi. Mereka… ... Mongabay 8 hr
Minuman Beralkohol Beracun di India Tewaskan Sedikitnya 34 Orang Public Domain   Voice of America 8 hr
Ribuan Pengungsi di Indonesia Hadapi Masa Depan yang Tak Pasti Public Domain  — Ribuan pengungsi di Indonesia, yang sedang menunggu untuk dimukimkan kembali di negara ketiga, menghadapi masa depan yang tidak pasti.  ... Voice of America 8 hr
Sedikitnya 562 Jamaah Haji Meninggal Akibat Sengatan Panas Public Domain   Voice of America 10 hr
BUMN Farmasi Terjerat Pinjol, Pengamat Pertanyakan Mekanisme Pengawasan Public Domain  — Salah satu anak usaha BUMN (Badan Usaha Milik Negara) farmasi belakangan ini menjadi sorotan karena terlibat praktik pinjaman online (pinjol). ... Voice of America 11 hr
Mereka yang Peduli Pelestarian Penyu di Flores Timur CC BY-ND  — Pelestarian penyu di Flores Timur, NTT, menghadapi tantangan yaitu masih ada yang mengambil telur penyu untuk dikonsumsi maupun dijual. Selain itu, di perairan utara dan selatan Pulau Solor, Flores… ... Mongabay 11 hr
Listrik Pulih Kembali di Ekuador Public Domain   Voice of America 12 hr
Putin di Vietnam Setelah Tandatangani Pakta Pertahanan dengan Korut Public Domain   Voice of America 13 hr
Upaya Dongkrak Tingkat Kelahiran Jadi Fokus Para Kandidat Gubernur Tokyo Public Domain   Voice of America 13 hr
Kepala Badan Pengungsi PBB Desak Diakhirinya Perang “Gila” di Sudan Public Domain   Voice of America 16 hr
Petugas Pemadam Kebakaran Berjuang Melawan Kobaran Api di dekat Athena Public Domain   Voice of America 16 hr
Saluran Transmisi Rusak, Jutaan Warga Ekuador Alami Pemadaman Listrik Public Domain   Voice of America 16 hr
Pemimpin Hizbullah: 'Tidak Ada Tempat yang Aman' di Israel Jika Perang Meletus Public Domain   Voice of America 16 hr
AS Peringati Hari Libur Nasional Juneteenth yang ke-4 Public Domain   Voice of America 16 hr
Sheinbaum Janjikan Pengeluaran yang Bertanggung Jawab dan Bela Reformasi Peradilan Meksiko Public Domain   Voice of America 19 hr
Cek Fakta: biaya kuliah di negara-negara Eropa Utara gratis karena pajak 70%. Benarkah? CC BY-ND  —  “Aku pernah teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, how much tax you pay? Oh, around 70%. Jadi kalau kamu dapet (US$)100.000, kamu cuma dapet US$30.000? Iya, tutur dia.” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam seminar nasional Jesuit Indonesia, di Jakarta, Kamis (30/5/2024). Sri Mulyani menanggapi permintaan publik yang sering muncul terkait fasilitas pendidikan hingga kuliah gratis seperti di negara-negara Eropa Utara. Menurutnya, negara-negara Eropa Utara, atau biasa disebut negara Nordik, dapat memberikan kuliah gratis karena pajaknya 70%. Untuk memeriksa kebenaran pernyataan Sri Mulyani tersebut, The Conversation Indonesia berkolaborasi dengan Benni Yusriza Hasbiyalloh, dosen Universitas Paramadina yang juga alumni salah satu kampus di Eropa Utara dan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dan Affiliate Sustainable Growth Lab, Think Policy. Benar tapi berlebihan Menurut Benni, pernyataan tingginya tarif pajak di negara-negara Nordik untuk mendanai layanan sosial mereka yang luas, termasuk pendidikan gratis, pada dasarnya benar, tetapi berlebihan. Negara-negara seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia, memang mengenakan tarif pajak penghasilan pribadi (PPh) yang tinggi, tetapi biasanya berkisar antara 38% hingga 56%, tidak mencapai 65-70% seperti yang disebutkan. Sebagai contoh, data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat bahwa Denmark memiliki tarif pajak PPh teratas yaitu sekitar 55,5%, Swedia 52,2%, dan Norwegia 47,4% pada tahun 2022. Sedangkan Finlandia berada di ranking 19 negara OECD dalam sistem perpajakan dan memiliki PPh sebesar 51,4%, jauh di atas rata-rata OECD sebesar 42,5% pada tahun 2023. Michael mendukung hal ini dengan mengatakan bahwa pernyataan Sri Mulyani tersebut benar jika dilihat dari sisi pajak progresif, bukan rasio dari pajaknya sendiri. Negara-negara Eropa Utara memang mendanai kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan tinggi gratis, melalui tarif pajak tinggi yang digabungkan dengan kontribusi signifikan dari pajak pertambahan nilai (PPn) dan kontribusi jaminan sosial. Rata-rata PPn untuk negara-negara Nordik adalah 25%, dan kontribusi yang beragam sesuai dengan kota tempat pekerja menetap. Sebagai contoh, jika bekerja di Swedia, pekerja yang mendapatkan pendapatan di bawah ambang batas SEK598.500 (sekitar Rp938 juta) per tahun, akan dikenakan pajak penghasilan berkisar 29%-35%, sesuai dengan tempat tinggal dari pekerja. Jika melebihi ambang batas, akan dikenakan tambahan 20% pajak penghasilan yang ditarik ke negara. Potongan lain juga dikenakan seperti potongan gereja jika menganut agama kristen/katolik, dan potongan pemakaman yang jumlahnya bervariasi di setiap kota. Bagaimana di Indonesia? Jika dibandingkan, tarif pajak di Eropa Utara cukup besar dan kebanyakan negara mendapatkan pendapatan dari PPh. Sementara di Indonesia, terlalu banyak sektor informal yang tidak masuk dalam pemasukan negara berupa pajak. Di sisi lain, pajak pendapatan bukan satu-satunya bagian dari struktur pajak yang ada. Terdapat beragam sumber pembiayaan negara yang lain. PPh hanya mencakup 29% dari penerimaan utama Finlandia. Salah satu sumber lainnya adalah PPn yang mencakup 33,7%. Finlandia juga memiliki rasio pajak sebesar 43% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sedangkan Indonesia hanya 10,9% terhadap PDB. Finlandia juga memiliki proporsi pendapatan 30% terhadap pendapatan seluruh pajak, sedangkan Indonesia hanya 9%. Artinya, beban pajak keseluruhan di negara-negara Eropa Utara memang besar. Ini memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan publik yang luas, menciptakan tingkat kepercayaan sosial dan efisiensi institusional yang tinggi. Namun, kita perlu lebih jeli dalam melihat argumen dari Sri Mulyani, terutama mengenai pajak. Sebab, sistem pajak di negara maju tidak bisa serta merta dibandingkan dengan negara yang masih memiliki sektor informal yang besar, seperti Indonesia. Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). ... The Conversation 19 hr
Kanada Masukkan Garda Revolusi Iran ke dalam Daftar Kelompok Teroris Public Domain   Voice of America 19 hr
Duka Nelayan Kecil di Daerah Lingkar Tambang: Tangkapan Menurun, Melaut Makin Jauh CC BY-ND  — Sejak adanya kawasan industri nikel PT IWIP beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara tahun 2018, para nelayan kecil di daerah seputar tambang menghadapi berbagai permasalahan, seperti melaut yang makin… ... Mongabay 20 hr
9 Orang Tewas, 46 Luka-luka Akibat Ledakan di Gudang Amunisi Militer Chad Public Domain   Voice of America 20 hr
Iran Kembali Jatuhkan Hukuman Satu Tahun Penjara kepada Peraih Hadiah Nobel Perdamaian Public Domain   Voice of America 20 hr
Wacana pembentukan Dewan Media Sosial: apa yang harus diperhatikan? CC BY-ND  — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana mendirikan sebuah badan independen bernama Dewan Media Sosial (DMS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa ide pembentukan DMS ini merupakan tanggapan positif pemerintah terhadap saran dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan UNESCO. Budi menyatakan bahwa DMS akan berfungsi sebagai lembaga mediasi ketika terjadi sengketa di media sosial, terutama untuk konten yang diduga melanggar UU ITE. Apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum nantinya DMS ini resmi terbentuk? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Muhammad Nidhal, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Nidhal menganggap pembentukan DMS Indonesia yang diwacanakan oleh Kemenkominfo masih belum jelas batas-batas wewenangnya. Sehingga, bisa berpotensi berseberangan dengan prinsip dan standar internasional terkait pelindungan kebebasan berekspresi dan keberagaman pendapat di ranah digital. Namun, Nidhal juga mengakui bahwa pembentukan DMS adalah langkah strategis untuk melindungi aktivitas masyarakat di dunia digital, terutama di media sosial. Selain itu, pembentukan DMS ini juga didasarkan pada beberapa rekomendasi global, seperti dari badan khusus PBB UNESCO dan organisasi HAM Internasional ARTICLE 19. Idealnya, DMS perlu bersifat independen, transparan, inklusif, dan akuntabel. Dewan ini harus fokus pada perlindungan hak-hak digital pengguna media sosial dan tidak terlibat dalam pengawasan konten yang dibuat oleh pengguna. Nidhal menambahkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum nantinya membentuk DMS menjadi lembaga resmi. Setidaknya ada 3 hal yang menurut Nidhal sangat penting, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, status DMS yang independen dan tidak ditempatkan dalam rumpun eksekutif, dan nilai transparansi yang dijunjung tinggi dalam proses operasional DMS. Yang tidak kalah penting, ia juga menyarankan pembentukan DMS ini membutuhkan pedoman dan mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan untuk moderasi konten di Indonesia untuk mencegah kontrol berlebihan pada ruang digital. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia —ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. ... The Conversation 21 hr
Sering Terjadi Bencana, Indeks Risiko Bencana Luwu Tertinggi di Sulsel CC BY-ND  — Kabupaten Luwu menempati posisi pertama pada Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada banjir dan longsor Mei 2024 lalu, tercatat 13 titik desa terisolir di wilayah pegunungan… ... Mongabay 23 hr
Perempuan Atlet Disabilitas di Medan: Dikejar Target Bertanding Tanpa Fasilitas Ramah Difabel CC BY  — EVI YUNITA POHAN (29) mengendarai sepeda motor berkaki tiganya dengan lekas menuju stadion di Universitas Negeri Medan, Sumatra Utara. Jarak antara stadion dengan mesnya itu berkisar 4 kilometer. Pagi itu, ia akan berlatih kursi roda untuk persiapan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas), pada Oktob ... Project Multatuli 23 hr
Setelah AS, Eropa Juga Bakal Naikkan Tarif atas EV Tiongkok Public Domain  — Dalam pemasaran mobil listrik atau EV, Tiongkok menjadi pemain dominan. Tapi AS dan belakangan juga Uni Eropa menilai dominasi ini diperoleh dengan praktik anti-kompetitif. Tak lama setelah AS menaikkan tarif atas EV Tiongkok, Uni Eropa juga umumkan tarif serupa. ... Voice of America 1 d
Mau Hidup Tenang, Masyarakat Padarincang Tolak Proyek Geothermal CC BY-ND  — Was-was masih menyelimuti masyarakat Padarincang, Serang, Banten,  karena proyek pembangkit panas bumi belum sepenuhnya batal. Warga saling menguatkan,  dan bertahan menolak. Sekitar 15 tahun sudah Masyarakat Padarincang… ... Mongabay 1 d
Cyril Ramaphosa Dilantik sebagai Presiden Afsel untuk Periode Kedua Public Domain  — Pretoria, Afrika Selatan (AP) — Cyril Ramaphosa dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai presiden Afrika Selatan, pada Rabu (19/6), dalam upacara pelantikan di ibu kota administratif, Pretoria, berkat bantuan koalisi sejumlah partai – pertama kalinya setelah selama 30 tahun terakhir partainya menjadi penguasa di parlemen. Ramaphosa kini akan menunjuk kabinet dalam pemerintahan koalisinya yang baru, setelah partainya, Kongres Nasional Afrika (ANC), kehilangan status mayoritas di parlemen dalam pemilihan umum bulan lalu. Ia kembali dipilih menjadi presiden oleh para anggota parlemen pada Jumat (14/6), setelah partai oposisi utama dan satu partai lainnya yang lebih kecil bergabung dengan ANC untuk membentuk koalisi, dalam sebuah kesepakatan untuk secara bersama-sama memerintah negara Afrika yang paling terindustrialisasi itu. Raja Mswati III dari Eswatini, Presiden Nigeria Bola Tinubu, Presiden Zimbabwe Emerson Mnangagwa dan mantan Perdana Menteri Kenya, Raila Odinga menghadiri upacara pelantikan dimulainya periode kedua Ramaphosa yang tampaknya akan dipenuhi berbagai tantangan. Dalam pidatonya, Ramaphosa mengatakan bahwa rakyat telah berbicara dan keinginan mereka akan ditaati. “Para pemilih di Afrika Selatan tidak memberikan mandat penuh kepada satu partai pun untuk memerintah negara kita sendirian. Mereka telah memerintahkan kita untuk bekerja sama mengatasi penderitaan mereka dan mewujudkan aspirasi mereka,” ungkapnya. Ia menambahkan, rakyat Afrika Selatan “juga dengan tegas mengungkapkan kekecewaan dan ketidaksetujuan mereka terhadap kinerja kami di beberapa bidang, di mana kami telah mengecewakan mereka.” Ramaphosa pun mengakui bahwa masyarakat Afrika Selatan “masih sangat tidak setara dan sangat terpolarisasi,” sehingga dapat “dengan mudah berubah menjadi ketidakstabilan”. Ia berjanji bahwa pemerintah yang baru akan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi angka pengangguran yang melumpuhkan serta berupaya menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, seperti perumahan, layanan kesehatan dan air bersih. Meskipun pernyataan Ramaphosa bertujuan untuk meyakinkan masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, pemerintahannya yang baru kemungkinan sulit untuk diarahkan. Koalisinya terdiri dari partai-partai dengan ideologi yang berseberangan, yang tidak memiliki kesepahaman dalam mengatasi berbagai tantangan di negara tersebut, termasuk kebijakan redistribusi lahan dan usulan solusi terhadap krisis listrik yang melumpuhkan negara tersebut. [rd/ns] ... Voice of America 1 d
Gelombang Panas Tewaskan Lima Orang di Ibu Kota India Public Domain  — New Delhi (Reuters) — Gelombang panas parah yang melanda India telah menewaskan sedikitnya lima orang pekan ini di ibu kota India, New Delhi, menurut laporan surat kabar Times of India, Rabu (19/6), setelah melalui malam terpanas dalam enam tahun terakhir. Miliaran orang di benua Asia tengah bergulat menghadapi panas ekstrem pada musim panas ini, sebuah tren yang menurut para ilmuwan diperburuk oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kasus kematian itu tercatat sejak Senin (17/6) di sejumlah rumah sakit di kota berpenduduk 20 juta jiwa itu. Di sana, menurut laporan surat kabar itu, kelangkaan air semakin buruk. Konsumsi listrik di kota itu pun menyentuh titik tertinggi pada Selasa (18/6), ketika suhu udara minimum pada malam hari mencapai 33,8 derajat Celcius. Sejak Maret, temperatur udara melonjak hingga 50 derajat Celcius di Delhi dan negara bagian Rajasthan yang bergurun dan terletak di dekat Delhi. Sementara itu, hari-hari dengan gelombang panas terjadi lebih dari dua kali lipat lebih sering musim ini di sisi barat laut dan timur India. Kondisi itu disebabkan oleh berkurangnya hujan petir dan angin hangat yang bertiup dari daerah tetangganya yang gersang ke India. [rd/ns] ... Voice of America 1 d
Israel: Senjata dan Amunisi asal AS Sedang Dikirim Public Domain   Voice of America 1 d
Kantor HAM PBB: Israel Mungkin Telah Langgar Hukum Perang di Gaza Public Domain  — Reuters — Pasukan Israel kemungkinan telah berulang kali melanggar hukum perang dan tidak dapat membedakan warga sipil dan petempur dalam konflik Gaza, menurut kantor hak asasi manusia PBB, pada Rabu (19/6). Secara terpisah, ketua tim penyelidikan PBB menuduh militer Israel melakukan “pemusnahan” warga Palestina. Kantor HAM PBB, atau OHCHR, menerbitkan laporan yang meneliti enam serangan Israel yang menimbulkan banyak korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur sipil. Juru bicara OHCHR, Jeremy Laurence mengatakan, “Laporan itu mencatat bahwa penargetan yang melanggar hukum, ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, serta sejalan dengan kebijakan negara maupun organisasi, dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.” Misi permanen Israel untuk PBB di Jenewa menyebut hasil penelitian itu “cacat secara faktual, hukum dan metodologis.” Mereka menyebut OHCHR memiliki, “paling-paling, hanya sebagian gambar faktualnya.” Laurence mengatakan, serangan-serangan yang diteliti terjadi sebelum bulan Desember, tapi merupakan bagian dari sebuah pola yang berkelanjutan, meskipun memang semakin sulit untuk menilai situasi di lapangan di tengah perang yang terus berlanjut. Dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang berbeda di Jenewa, kepala Komisi Penyelidikan PBB, Navi Pillay, mengatakan bahwa pelaku pelanggaran dalam konflik itu harus dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan kembali sejumlah temuan dari laporan yang diterbitkan pekan lalu bahwa baik militan Hamas maupun Israel telah sama-sama melakukan kejahatan perang. Akan tetapi, ia menyatakan bahwa Israel sendirilah yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang paling serius di bawah hukum internasional, yang dikenal sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”. “Kami menyimpulkan bahwa pihak berwenang Israel bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional, termasuk pemusnahan, serangan yang disengaja terhadap warga dan objek sipil, pembunuhan yang disengaja, penggunaan kelaparan sebagai metode perang, pemindahan paksa, penganiayaan gender yang menarget laki-laki dan anak laki-laki Palestina, kekerasan seksual dan berbasis gender yang tergolong sebagai penyiksaan, serta perlakuan kejam atau tidak manusiawi.” Israel, yang tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan tersebut dan menuduh adanya bias anti-Israel, memilih ibu dari salah seorang sandera yang disekap Hamas untuk berbicara dalam forum itu mewakili mereka. “Komunitas internasional tidak boleh membiarkan pertimbangan politik mengesampingkan nilai-nilai inti kemanusiaan kita,” ungkap Meirav Leshem Gonen. Israel juga mengkritik laporan tersebut dengan alasan bahwa laporan itu tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap para sandera yang diculik Hamas dalam serangannya ke Israel selatan pada 7 Oktober lalu. [rd/ns] ... Voice of America 1 d
Delegasi Kongres AS Temui Dalai Lama Public Domain  — India (Reuters) — Sekelompok anggota Kongres AS menemui Dalai Lama di biaranya di India, hari Rabu (19/6). Delegasi itu mengatakan, mereka tidak akan membiarkan China memengaruhi pilihan pemimpin spiritual Tibet yang diasingkan itu mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya. Pernyataan itu kemungkinan besar akan memicu amarah Beijing. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Washington dan Beijing berusaha menstabilkan hubungan sulit kedua negara, sementara India mendorong China untuk mencapai perdamaian abadi di perbatasan Himalaya yang disengketakan, empat tahun setelah bentrokan berdarah di perbatasan itu. “Apa yang diketahui Dalai Lama adalah bahwa tidak benar bahwa Tibet adalah bagian dari China. Dan masyarakat Tibet tahu bahwa itu tidak benar dan Amerika Serikat (juga) tahu bahwa itu tidak benar. Namun, saya masih berharap suatu hari nanti Dalai Lama dan rakyatnya akan kembali ke rumah mereka di Tibet dengan damai,” ungkap anggota DPR AS dari Partai Republik, Michael McCaul. Dalai Lama, yang berusia 88 tahun, melarikan diri ke India pada tahun 1959 setelah pemberontakan yang gagal untuk melawan pemerintahan China di Tibet. Topik mengenai sosok penerusnya telah menjadi isu yang pelik. Tradisi Tibet menyatakan bahwa Dalai Lama bereinkarnasi setelah kematiannya, dan pemimpin spiritual saat ini telah mengatakan bahwa penggantinya dapat ditemukan di India. Beijing mengatakan tradisi itu harus dilanjutkan, akan tetapi para pemimpin Komunis yang secara resmi ateis, mempunyai hak untuk menyetujui siapa yang menjadi penerusnya, sebagai warisan yang diturunkan dari para kaisar China. Para pengamat mengatakan bahwa perselisihan itu menyoroti kekuatan dan pengaruh sosok tersebut, sehingga memicu Beijing untuk berusaha mengendalikannya. Para anggota Kongres AS mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan segera menandatangani rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menekan China untuk menyelesaikan perselisihan di Tibet. RUU itu bertujuan mendorong China untuk mengadakan perundingan dengan para pemimpin Tibet dan memastikan sebuah kesepakatan mengenai Tibet. Meskipun Washington mengakui Tibet sebagai bagian dari China, RUU itu tampaknya justru mempertanyakan posisi tersebut. Penpa Tsering, pemimpin politik pemerintah Tibet di pengasingan, mengatakan bahwa persetujuan Kongres AS atas RUU tersebut merupakan sebuah “terobosan signifikan”. Ia yakin RUU itu akan memberi tekanan pada Beijing untuk bernegosiasi. [rd/ns] ... Voice of America 1 d